Implementasi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 di Kabupaten Kulonprogo Studi Kasus di Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kulonprogo
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This study aims to determine the application of accrual-based SAP and constraints in the preparation of the Regional Government Financial Report in accordance with the accrual-based SAP based on Government Regulation No. 71 of 2010 in Kulonprogo Regency. The results showed that the Kulonprogo Regency Government had applied PP No. 71 on accrual basis in the preparation of local government financial reports. The obstacle when preparing the financial reporting of the local government lies in the weakness of human resources in some SKPD because the accounting officer is not from the background of Accounting, but the BKAD and the Kulonprogo Regional Government always accompany the preparation of financial reporting simultaneously and sustainably. An indicator of the success of the application of PP No. 71 on an accrual basis is proven by the statement of the Supreme Audit Board that is Fair without Exception from 2014 to the present. The implication of the research in the form of suggestions for the Kulonprogo Regional Government is the need to recruit employees who have expertise in regional accounting to manage the Accounting Section in several SKPD so that the recording and financial reporting of the Kulonprogo Regional Government can be carried out well and maintain performance in order to keep getting an audit opinion that is Fair without Exception for Local Government Financial Reporting.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Fathah, RN. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak-Kabupaten Bantul Tahun 2016/2017). Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 2(2). 1-21
Fathah, RN. 2017. Analisis Rasio Keyangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Ebbank, Vol 8(1). 33-48
S, Hartati, Fathah, RN. 2022. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi dan Governance. Vol 2(2). 119-129
Safitri, TA; Fathah, RN. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Litbang Sukowati : Media Peelitian dan Pengembangan Vol 2(1). 89-105.
Rifandi, M. (2018). Pengaruh Tekologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. RELASI : Jurnal Ekonomi, Vol 14 (2), 48-61.
Mustikawati, M; FS Segarawasesa. 2023. Analisis Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo. Journal Scientific of Mandalika. Vol 4 (5), 76-88.
Pirani, F; M, Rifandi; Anam, Choirul. 2023. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Kaeuangan di SKPD Bantul. Jurnal CEKI. Vol 2(6). 485-497.
Halim Abdul dan Kusuf, M.S.. 2014. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keungan Daerah Edisi 4. Jakarta : .Salemba Empat
Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Rasyid Yanuar Yuniar. 2013 Persiapan K/L Menghadapi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. Dipresentasikan pada acara Sosialisai Kesiapan Implementasi Basis Akrual Lingkup Pejabat Eselon II Kementerian Negara/Lembaga Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 27 November 2013 di Jakarta.
Satori, Djam’an. 2011. Metode Penelitian Kualitatif ( Matakuliah Analisis Penelitian Kualitatif). Bandung : Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
Sugiyono (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
Syarienda, Yanni, Basri Hasan, Fahlevi Heru. 2018. Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol 4 No 1 Maret 2018
Undang No 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahh Daerah.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.