Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021: Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN.IDM

Main Article Content

Mey Mawar Mona Rosanti
Ujang Charda
Sri Nurcahyani
Moh. Asep Suharna

Abstract

The government has mandated that every worker has equal employment rights and opportunities to choose, obtain, or change jobs and earn a decent income domestically or abroad. Despite the opportunities offered, working abroad also has its risks and challenges for migrant workers, such as exploitation, discrimination, unsafe working conditions, and legal and immigration issues. The aim to be achieved in this research is to find out how legal protection is for Indonesian Migrant Workers based on Government Regulation Number 59 of 2021 concerning the Implementation of Protection for Indonesian Migrant Workers. The research method used is descriptive-analytical with a normative juridical approach through the library research stage with data collection techniques through secondary data. The lack of activity by the central and regional governments in formulating policies regarding the eradication of illegal Indonesian Migrant Worker Placement Companies is one of the causes of the problem in legal protection for Indonesian Migrant Workers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rosanti, M. M. M. ., Charda, U. ., Nurcahyani, S., & Suharna, M. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021: Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN.IDM. EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(2), 787–794. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i2.2896
Section
Articles

References

Andriani, N., 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.

Anggriani, J., 2012. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu.

DPR, 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Indonesia: Negara Republik Indonesia.

DPR, 2007. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Indonesia: Negara Republik Indonesia.

DPR, 2017. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Indonesia: Negara Republik Indonesia.

DPR, 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Indonesia: Negara Republik Indonesia.

Natasha, R. H. & S. Lazarus, T., 2020. Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perpektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Pusat Analitis dan Evaluasi Hukum Nasional, 2016. Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak Dan Keselamatan Pekerja Migran. p. 1.

Ratihtiari, A. T. & Parsa, I. W., 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Sukomono, A. F., 2017. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Setifikasi Kompetensi. Jurnal Dialogia luridica, p. 57.

Sukowati, F. R., 2020. Peranan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan