Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung

Abstract

Penerapan kebijakan e-Government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di UPTD Pelatihan Kerja Kab. Bandung merupakan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan suatu peraturan dalam hal pemberian suatu pelayanan publik melalui penggunaan media teknologi informasi secara elektronik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara. Hal itu juga mendukung terwujudnya salah satu misi Kabupaten Bandung  yakni Mengoptimalkan tata Kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional. Hal itu ditujukan untuk mewujudkan pelayanan prima serta membangun partisipasi masyarakat yang mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung, serta mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung berdasarkan indikator pengembangan e-government yaitu, Support, Capacity, dan Value. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan kebijakan e-Government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung mulai mengalami perubahan pada pelayanan prima walaupun masih ada terdapat beberapa kekurangan yakni terbatasnya sumber daya yang dimiliki, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, dan miskomunikasi antara pimpinan dan pegawai.