ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DOI:
https://doi.org/10.56799/jim.v2i3.1304Keywords:
desentralisasi fiscal, pertumbuhan ekonomi, alokasi apbdAbstract
Tujuan dari studi ini untuk mengetahui pengaruh dari adanya desentralisi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berasal dari instansi terkait atau dari website melalui browsing internet dan dokumentasi lainnya dalam bentuk laporan resmi / publikasi. Desentralisasi fiskal tidak selalu mengarah pada pengelolaan anggaran yang lebih baik. Keberhasilan desentralisasi fiskal dapat ditemukan dalam kualitas APBD dan kualitas pengelolaan anggaran. Alokasi APBD untuk perbaikan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Peningkatan kapasitas ekonomi regional mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini penting untuk peneliti dan akademisi lainnya karena memberikan sebuah perkembangan desentralisasi fiskal serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keterbatasan dari studi ini adalah bahwa adalah pengumpulan data yang tidak mudahdiakses dan sebagai hasil harus bergantung pada berbagai sumber. Penelitian ini memiliki implikasi praktis yang penting. Ini telah memberikan perkembangan ekonomi dalam pelasanaan desentralisasi. Perbedaan sumber daya menjadikan perbedaan perkembangan ekonomi tiap daerah berbeda. Selanjutnya penelitimelihat persentase untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi.
Downloads
References
Adi, P. H. (2016). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi PERTUMBUHAN EKONOMI ( Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali ) 1. (October).
Bank, W. (n.d.). Decentralization. Retrieved October 15, 2019, from https://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment/brief/Decentralization
Bank, W. (2011). Fiscal Decentralization. Retrieved October 15, 2019, from http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscal.htm
Indonesia, P. R. (2004). Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang 33 Tahun 2004, 1–8.Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. World Development, 31(9), 1597–1616. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8
Pasichnyi, M., Kaneva, T., Ruban, M., & Nepytaliuk, A. (2019). The impact of fiscal decentralization on economic development. Investment Management and Financial Innovations, 16(3), 29–39. https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.04
Pujiati, A. (2004). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Ekonomi, 5(33), 61–70.
Purbadharmaja, I. B. P., Maryunani, I. B. P., Ananda, C. F., & Santoso, D. B. (2019). The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare. Foresight, 21(2), 227–249. https://doi.org/10.1108/FS-05-2018-0052
Qiao, M., Ding, S., & Liu, Y. (2019). Fiscal decentralization and government size: The role of democracy. European Journal of Political Economy. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.04.002
Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan, 10(1), 103. https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.811
Sasana, H. (2011). Analisis determinan belanja daerah di kabupaten/kota provinsi jawa barat dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal. 18(1), 46–58
