Hubungan Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Konteks Desentralisasi
DOI:
https://doi.org/10.56799/jim.v2i2.1345Keywords:
Desentralisasi Fiskal, Hubungan, Pusat, DaerahAbstract
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat mendeteksi bagaimana kegiatan ekonomi di suatu daerah serta mempunyai peran yang sangat penting menjaga perekonomian di daerah. Hal ini agar laju pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Desentralisasi fiskal adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dimana Desentralisasi fiskal adalah kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah akan membahas tentang bagaimana hubungan fiskal pemerintah pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Downloads
References
Adipura, U. S., Rahayui, S., & Junaidi. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi, 7(2), 82–92.
Alisman, A., & Sufriadi, D. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode 2011-2019. Jurnal EMT KITA, 4(1), 71.
Amagoh, F., & Ajab Amin, A. (2012). An Examination of the Impacts of Fiscal Decentralization on Economic Growth. International Journal of Business Administration.
Arenawati. (2014). Administrasi Pemerintah Daerah, Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia. Graha Ilmu.
Arfah, T., & Siregar, F. A. (2021). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Eksya : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina, 2(1), 30–38.
Astuti, M. (2017). Konsep Pemertaan Ekonomi Umar bin Abdul Aziz (818 M-820 M). At-Tauzi’: Jurnal Ekonomi Islam, 17(2), 141–155.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform.
Dewirahmadanirwati. (2018). Implementation of Regional Autonomu in Realizing Good Govermancein the West Sumatera Region. Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic), 2(3), 43–50.
Dinarjito, A., & Dharmazi, A. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 1(2), 57–72. https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.789
Hendri, W. (2020). Kajian Desentralisasi Fiskal Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 4(2). https://doi.org/10.36312/jisip.v4i2.1092
Herwastoeti. (2010). Konsep Desentralisasi Fiskal Terhadap Otonomi Daerah. Humanity, 5(2), 100–108. https://media.neliti.com/media/publications/11468-ID-konsep-desentralisasi-fiskal-terhadap-otonomi-daerah.pdf
Meier, G. M. (1989). Leading Issues Economic Development. Oxford University Press.
Meinarsari, A. A., & Harsanto, N. (2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(8), 10508–10525.
Moleong, L. J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Nadeak, M. F., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2022). Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Samosir. Ekuilnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 4(1), 75–88.
Pulungan, D., Lisnawati, S., Choir, A., Sutrirubiyanto, N. Y., & Ridayati, E. (2021). Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jurnal Lex Specialis, 2(2012), 2–7.
Rahmatullah, S.Ip, M. S. P. (2013). Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah. 0–53.
Saputra, B., & Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 16(1993), 185–199. http://eprints.upnyk.ac.id/871/
Sunarno, H. S. (2006). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika.
Suparmoko, M. (2016). Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. ANDI.
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2005). Economic Development in the Third World. Longman.
