Studi Kasus Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada PT. MIM
DOI:
https://doi.org/10.56799/jim.v3i9.4718Keywords:
Laporan Keuangan, Pajak, SP2DKAbstract
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui penyebab diterbitkannya SP2DK oleh KPP kepada PT MIM dan menjelaskan penyelesaian atas SP2DK yang diterima PT MIM untuk tahun pajak 2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa Laporan Keuangan tahun 2019, Faktur Pajak, SPT Masa dalam 1 tahun pajak (PPh Pasal 23, PPN, PPh Pasal 21, PPh Final, dan PPh 26), dan SP2DK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 12 poin indikasi yang disebabkan mengapa AR menerbitkan SP2DK kepada PT MIM. Kemudian, PT MIM memberikan tanggapan mengenai SP2DK kepada KPP. Dari 12 poin tersebut, diketahui terdapat 4 poin yang tidak setuju dengan pemeriksa, setuju dengan pemeriksa 6 poin, dan terdapat 2 poin berupa klarifikasi. Selanjutnya, surat tanggapan yang disampaikan oleh PT MIM akan dianalisis oleh AR. PT MIM perlu membayar nilai kurang bayar dan denda pajaknya setelah kasus dianggap selesai jika PT MIM menyetujui hasil analisis AR. PT MIM perlu melampirkan bukti dan dokumen pendukungnya jika PT MIM menyanggah hasil analisis AR. Apabila sanggahan tersebut sesuai dengan hasil penelitian dan analisis AR, maka kasus dianggap selesai.
Downloads
References
Damayanti, D., Ridwansyah, E., dan Nurmala, N. (2020). Mengkaji Dampak Penerapan Strategi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) terhadap PPh Terutang WPOP. Jurnal Ilmiah ESAI, 14(1), 75-86.
Mazidah, A. (2023). Apa Itu Ekualisasi Pajak? https://ortax.org/apa-itu-ekualisasi-pajak. Diakses pada tanggal 20 Juli 2023.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015. (2015). Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014. (2014). Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008. (2008). Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Sandi, F. B. (2020). SP2DK: Surat Edaran Bagi yang Belum Memenuhi Kewajiban Perpajakan. https://www.onlinepajak.com/tentang-pajak/sp2dk. Diakses pada tanggal 11 Juni 2023.
Sayekti, L. K., dan Sarjono, B. (2022). Ekualisasi SPT Masa PPN Dan SPT Masa PPh Dengan SPT Tahunan PPh Terhadap Kewajiban Perpajakan CV. Abadi. Jurnal Bisnis Terapan, 6(02), 183-196.
Siahaan, W. H. (2022). Apa itu Ekualisasi Pajak? https://enforcea.com/insight/apa-itu-ekualisasi-pajak. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sukmawati, A., dan Winata, A. (2019). Ekualisasi SPT Masa Dengan SPT Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A Di Kota Solo. Jurnal VOK@ SINDO, 7(2), 88-99.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE–39/PJ/2015. (2015). Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kunjungan Kepada Wajib Pajak.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. (2009). Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. (2009). Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. (2008). Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Gabriella Tara Parapasan, Damayanti Damayanti, Dian Nirmala Dewi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
